header
Implikasi UU Fakir Miskin : Sebuah Catatan Awal PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 06 March 2012 03:47

Oleh: Abraham FanggidaE

 

Widyaiswara Utama Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

 

Setelah DPR RI ”menghardik”, karena ditilik dari sejarahnya, lahirnya UU Fakir Miskin merupakan inisiatif DPR, maka kini dan di masa yang akan dating semoga fakir miskin akan memperoleh kualitas kehidupan yang makin baik. Kita angkat topi kepada wakil rakyat yang peduli terhadap kemiskinan di negeri ini. Dengan adanya inisiatip mulia ini maka para wakil rakyat dengan kepeduliannya ingin mengatakan bangsa ini bahwa sudah saatnya kemiskinan sebagai salah satu penyakit turun temurun dari negeri ini diperangi dengan lebih serius.  Tulisan ini merupakan sebuah catatan awal menyambut lahirnya UU Fakir Miskin. Tujuan tulisan ini adalah mengajak kita mendiskusikan tentang implikasi UU Fakir Miskin yang berdimensi amat luas karena terkait antara lain dengan pendataan, kelembagaan, pendanaan, sasaran, mekanisme operasional/implementasi pada tataran praktis. Semua hal itu sebagai harus memperoleh perhatian  agar tujuan UU Fakir Miskin dapat tercapai, yaitu orang miskin lepas dari kungkungan kemiskinan yang menistakan.

 

Kita bangga, ketika kemiskinan sebagai “musuh utama” umat manusia tidak bisa dibiarkan sebagai isu penting, tetapi justru dijadikan masalah bersama yang harus secara bersama pula memeranginya agar sesama saudara kita kualitas kehidupannya meningkat. Bukankah konstitusi negara telah memberi perhatian bahkan perintah menghapus kemiskinan? Maka di negeri ini setelah 66 tahun merdeka bangsa Indonesia telah sampai waktunya melaksanakan sebuah karya mulia untuk rakyat miskin. Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (21/7), menyetujui RUU ini menjadi UU tentang Penanganan Fakir Miskin.

 

Kita tahu, historikal lahirnya RUU tentang Penanganan Fakir miskin ini merupakan inisiatif wakil rakyat sebagai implementasi dan manifestasi Pasal 34 UUD 1945. Inilah karya yang ditunggu rakyat. Kita berikan jempol kepada DPR RI atas inisiatif mereka. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai lembaga (institution leader) yang nantinya menangani fakir miskin kiranya perlu menyimak berbagai masukan berharga yang memiliki implikasi dalam pelaksanaan UU Fakir Miskin nantinya.

 

Kementerian Sosial diakui sudah makan ”asam garam” dalam penanganan kemiskinan melalui berbagai program, proyek, kegiatan. Soal kelembagaan untuk menangani fakir miskin nampaknya telah bersepakat, penanganan fakir miskin berada dalam Kementerian Sosial. Pengalaman Kementerian Sosial saja jelas belum memadai bahkan tidak mumpuni dalam urusan besar ini. Pengalaman  memberikan kita untuk berpikir lebih keras, lebih cerdas karena nampaknya  kondisi kemiskinan terlalu ”kuat” membelenggu sehingga berbagai program belum mewujudkan dampak berarti bagi rakyat miskin. Penanganan terhadap fakir miskin harus lebih baik, karena itu maka tulisan ini mengusulkan agar:

Pertama, Kementerian Sosial perlu memerhatikan pandangan Ketua Komisi VIII DPR RI, H Abdul Kadir Karding. Ideenya menarik untuk dianalisis lebih lanjut, sebab menurutnya ada tiga perubahan fundamental yang hendak diletakkan sebagai fondasi penanganan fakir miskin di negeri ini. Perubahan ini juga menjadi 'ruh' dalam menangani fakir miskin di Indonesia ke depan.UU tentang Penanganan Fakir Miskin ini merupakan implementasi dan manifestasi Pasal 34 UUD 1945 yang dibangun atas konsep dasar penanganan fakir miskin secara profesional dan tetap berakar pada nilai- nilai budaya bangsa. Selain itu juga memuat perubahan paradigma dalam penanganan fakir miskin dari bentuk partisipasi ke penanganan berbasis hak dari pelayanan yang bersifat pelayanan yang memberdayakan. Demikian pula pelayanan yang semula merupakan bentuk perlindungan dari kebijakan pemerintah menjadi pelayanan sosial yang merupakan perlindungan sebagai hak asasi fakir miskin. Sehingga dalam pelayanan sosial bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. Namun pelayanan sosial juga merupakan urusan bersama masyarakat.

 

Implikasi penting di sini adalah  pemerintah cq. Menteri Sosial harus bisa segera  mengoperasionalkan UU Fakir Miskin ini maka segera mempersiapkan peraturan pemerintah (PP) terkait penanganan fakir miskin, apapun namanya PP dimaksud. DPR dan Pemerintah mulai berfikir lebih selektif untuk membentuk lembaga non struktural baru. Mereka bersepakat mengurungkan hasrat untuk membentuk semacam badan atau komisi baru yang diberi kewenangan dalam penanganan fakir miskin.Cukup memperkuat lembaga yang telah ada saja, yakni Kementerian Sosial Menurut Menteri Sosial, semula memang ada pendapat tentang perlunya lembaga baru dalam penanganan fakir miskin. Setelah dipertimbangkan secara lebih mendalam, lanjut Salim, pembentukan lembaga baru berpotensi menimbulkan dampak yang kontraproduktif. Karena menambah beban anggaran yang besar dan belum tentu akan efektif dan efisien. Karena UU Fakir Miskin diperlukan sebagai pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi.

 

Dalam konteks ini, Mensos mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin yang dilakukan berbagai kementerian atau lembaga terkait. Itulah secepatnya secara internal Mensos secepatnya mengupayakan agar PP yang diperlukan segera ditandatangani presiden, agar segera dapat dilaksanakan berbagai upaya di lapangan.  Tidak boleh ada waktu terbuang per*****a sehingga PP yang sangat penting ini ini tertunda dalam jangak waktu lama. Tahun 2011 ini sebaiknya PP sudah keluar, agar berbagai kegiatan penanganan fakir miskin dengan landasan UU Fakir Miskin dan PP bisa dimulai.

 

Kita mengharapkan agar Menteri Sosial segera membentuk tim kerja yang kapabel dan kuat, di mana mereka berasal dari 19 instansi yang selama ini menangani fakir miskin dilibatkan menghasilkan PP dimaksud. Personil dimaksud berlatar kompetensi yang diperlukan terkait kemiskinan, juga memiliki integritas yang tidak diragukan untuk memikirkan, menulis konsep PP dimaksud yang ditinjau  dari berbagai aspek.  Definisi fakir miskin telah dirumuskan secara jelas dalam UU ini. Jadi menghasilkan PP terunan dari UU Fakir Miskin sudah dapat dimulai dan sudah tentu diperlukan koordinasi untuk sama-sama mendiskusikan berbagai pokok pikiran terkait kemiskinan dengan lembaga terkait Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Nakertrans, Diknas BPS,  serta instansi stakeholder tehnis yang lain yang selama ini sudah melakukan program sektoral terkait dengan penanganan fakir miskin dan kemiskinan. Dalam pembahasan tersebut tentu menghasilkan berbagai pemetaan, indikator tentang fakir miskin untuk dijadikan pegangan operasional.

 

Pasal 1 ayat (1) yang dari UU Fakir Miskin yang dimaksud dengan fakir miskin adalah Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan Fakir miskin yang selama ini ada dalam berbagai program dari 19 instansi pemerintah kini dalam koordinasi Kementerian Sosial. Maka, kendali, percepatan penanganan sejatinya berada pada Kementerian Sosial. PP yang dibuat harus PP dengan bobot dan kualitas untuk menghapus permasalahan yang membelenggu fakir miskin. Dengan kata lain PP yang semata-mata tertuju pada kepentingan/kebutuhan fakir miskin. Kebutuhan fakir miskin telah tertuang dengan jelas dalam UU. Pasal 3 UU Fakir miskin yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang meliputi pangan sandang, pendidikan, kesehatan dsbnya, maka menjadi jelas begitu kompleksnya penanganan fakir miskin.

a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

b. Memperoleh pelayanan kesehatan,

c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya

d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya

e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya.

f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak

g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat

h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan

i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

 

Demikian pula dalam Pasal 4 UU Fakir Miskin yang memuat tentang Tanggungjawab Fakir Miskin yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan yang meliputi:

a. Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya

b. Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat

c. Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan, serta berpartisipasi dalam   upaya penanganan kemiskinan

d. Berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampian bagi yang mempunyai potensi.

Kedua, melakukan percepatan pemetaaan internal dari seluruh program Kementerian Sosial serta program instansi lain (19 instansi) yang selama ini menangani fakir miskin untuk mengumpulkan serta menabulasikan menjadi data tentang fakir miskin, agar ke depan hanya ada ”satu peta fakir miskin” di seluruh Indonesia, dan peta tersebut merupakan peta resmi/formal, dengan demikian secara konsisten harus ditaati tidak hanya pemerintah tetapi juga berbagai lembaga privat. Model program yang  selama ini fokus pada fakir miskin seperti porgram keluarga harapan (PKH), Inpres Desa Tertinggal, penerima BLT, penerima bantuan LU non panti, untuk menyebut beberapa program internal Kementeria Sosial, serta jenis-jenis program dengan fokus sama ”milik” instansi sektoral harus diintegrasikan dan masuk dalam peta fakir miskin, atau data-data yang dulu pernah ada diaktifkan kembali melalui validasi data yang dilakukan seobyektif mungkin.

 

Ketiga,  koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, agar segera mem”plot” kan anggaran untuk merealisasikan kegiatan nyata (operasional) penanganan fakir miskin yang tentu secara kuantitas berada dalam skala yang makion besar, sehingga dengan sendirinya memerlukan jumlah anggaran yang juga makin besar. Apakah diperlukan jika Menteri Sosial mengonsepkan/menghitung berapa persen dana APBN setiap tahun yang harus dialokasikan untuk penanganan fakir miskin di seluruh pelosok negeri. Anggaran penanganan fakir miskin jelas membutuhkan dana sangat besar. Banyak keluarga, khususnya anak dari keluarga fakir miskin berada dalam kondisi malnutrisi/kurang gizi berat. Pendidikan mereka rendah atau putus sekolah karena keuangan keluarga tidak mampu. Anggaran untuk ini sebaiknya relatif konstan pada setiap tahun, dengan pertimbangan jika penanganannya berhasil, (harus tidak boleh gagal setiap program penanganan fakir miskin) maka  volume anggaran tentu cenderung menurun pula. Namun dalam konteks Indonesia didapat kecenderungan dalam jangka menengah sampai sepuluh tahun ke depan kondisi anggaran akan upward movement mengingat aksi penanganan akan bertahap setiap tahun. Rujukan untuk penanggaran itu dapat kita belajar dari konteks penganggaran untuk penanganan kemiskinan di India, Bangladesh, dan negara-negara di Afrika.

 

 

Abraham FanggidaE, Widyaiswara Utama Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Jakarta

 

Website Negara Republik Indonesia
Website Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
Website Departemen Sosial Republik Indonesia
Website Departemen Komunikasi dan Informasi
Website Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
jajak pendapat

Apakah anda setuju tidak memberi uang untuk para peminta-minta?

(1075 votes)

Please wait...

Copyright © 2009-2014. All rights reserved.