header
RENUNGAN TENTANG HARI INTERNASIONAL PENYANDANG CACAT (HIPENCA) 2011. PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 09 March 2012 09:24

 

Drs. Robinson W.Saragih, M.Si

Widyaiswara  Kementerian Sosial RI.

A. Pengantar

Setiap tahun kita mengadakan Peringatan “Hari Internasional Penyandang Cacat” di Indonesia dan setiap tahun kita menyatakan ada capaian yang nyata dalam pemberdayaan penyandang cacat. Kita tidak menyangkal bahwa ada beberapa komponen yang kita telah capai namun apakah capaian tersebut sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Indonesia telah menyusun  Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat tahun 2004 -2013, merupakan suatu program nasional melibatkan berbagai para pihak (stakeholders).  Bagaimana wujud capaian yang kita nyatakan, apakan sudah sesuai dengan RAN yang ada?
Sesuai dengan Resolusi PBB No.47/3 Tahun 1992 ditetapkan pada tanggal  3 Desember setiap tahun, masyarakat Dunia memperingati “Hari Internasional Penyandang Cacat” (HIPENCA). Sejak adanya resolusi PBB tersebut masyarakat dunia “menyadari” bahwa “ada anggota masyarakat dilingkungan atau diantara kita” yang perlu mendapat perlakuan sama dengan anggata masyarakat lainnya. Mereka memerlukan fasilitas khusus agar mereka dapat hidup bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya. Sebelumnya mereka tidak memperoleh perlakuan sama karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyandang cacat. 

Dengan adanya HIPENCA tentunya kita berharap agar kesadaran masyarakat, pemerintah dan dunia usaha tentang keberadaan penyandang cacat semakin besar. Kesadaran tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan mereka, bukan hanya dalam bentuk pernyataan atau retorika. 


B.    Peringatan “Hari Internasional Penyandang Cacat” di Indonesia,

Hari Internasioanal  Penyandang Cacat  jatuh pada tanggal 3 Desember  setiap tahunnya. Tahun ini, 2011 di Indonesia deperingati  dengan tema “Bersama Penca/ Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan: Wujudkan Dunia Yang Lebih Baik Bagi Semua” diterjemahkan dalam bahasa Inggris “Together For A Better World For All: Including persons With Disabilities in Development”.

Setiap tahun tema HIPENCA sangat baik, membuat semacam harapan yang mengarah kepada perbaikan namun dalam pelaksanaannya, lebih dititik beratkan pada acara seremonial dan belum ada tindak lanjutnya. Tema tahun ini luar biasa baiknya, minimal dari tema terfsebut  kita sudah menyadari bahwa mereka mempunyai adil didalam pembangunan yang sedang berjalan.  Tema tersebut sejalan dengan masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia, karena penyandang cacat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat umumnya.  Sudah seharusnya kita  melaksanakan kegiatan bersama-sama  dengan penyandang cacat disegala bidang. Mereka bukan hanya sebagai obyek tetapi mereka jadi subyek.
Kegiatan Panitia HIPENCA setiap tahun hendaknya jangan dilaksanakan pada saat menjelang  hari H nya saja dan berhenti pada saat perayaan puncak telah dilaksanakan. Dengan adanya kegiatan rutin yang bersifat seremonial, kelihatannya biaya yang dikeluarkan untuk keperluan  menjelang perayaan hingga peringatan hari H merupakan suatu penghamburan biaya tanpa bekas. Disini perlu adanya pemikiran realistis, agar setiap peringatan HIPENCA dapat menghasilkan sesuatu wujud  yang nyata bagi pemberdayaan penyandang cacat. Apakah merupakan suatu pilot proyek yang tampak, nyata sebagai perwujudan dari tema setiap tahun. 

Perlu adanya perobahan paradigma dari para pengambil kerputusan dan pelaksana kegiatan agar tidak terpaku dengan kegiatan seremonial yang diliput oleh mass media  dan kemudian setelah selesai acara maka seluruh kegiatan selesai. Penyandang cacat bukan dilibatkan sebagai panitia, tetapi hendaknya merekalah yang menangani pelaksanaan peringatan HIPENCA sepenuhnya. Perlu adanya sentuhan hati agar kegiatan seremonial yang diadakan mempunyai hubungan yang sangat mendalam dengan kegiatan pemberdayaan penyandang cacat. Pengaruhnya dirasakan dan dilakukan oleh berbagai komponen dalam masyarakat  sebagai gema dari kegiatan tersebut. Orang-orang yang berkecimpung dalam  pemberdayaan penyandang cacat atau penyandang cacat sendiri merasakan bahwa kegiatan seremonial tersebut  mempunyai dampak langsung kepada mereka.

Kalau kita menoleh kebelakang pada bulan Oktober 2002 di Otsu Jepang diadakan Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintah, dari negara-negara Asia dan Pasifik yang termasuk anggota PBB, salah satu Negara pesertanya adalah Indonesia. Pada pertemuan  tersebut telah Disepakati dan Dicanangkan   perpanjangan Asian and  Pacific Decade of Disabled Persons (APDDP),  1993 - 2002  untuk dekade kedua  2003 s/d 2012 yang dikenal dengan sebutan  “ Biwako Millenium Frameworks  for Action:  Toward  an Inclusive, Barrier Free and Right Based Society For Persons With Disabilities in Asia and the Pacific. Dalam skala prioritas Biwako jelas kita ketahui langkah langkah strategis yang akan dicapai setiap tahunnya. Masing-masing negara diharapkan dapat menindak lanjuti kesepakatan tarsebut.

Demikian juga hendaknya Bangsa Indonesia yang telah melakukan tindak lanjut dengan menyusun “Rencana Aksi Nasional  Penyandang Cacat 2004 s/d 2013, Indonesia”, hendaknya  dalam setiap Peringatan HIPENCA, menetapkan Program/ kegiatan nyata terhadap pemberdayaan penyandang cacat. Memberikan contoh kongrit dalam HIPENCA tahun 2011, dengan bertemakan Bersama Penca/ Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan: Wujudkan Dunia Yang Lebih Baik Bagi Semua”. Dengan tema tersebut membuat kegiatan nyata berupa “wujud yang lebih baik bagi semua” mengadakan aksesibilitas fisik  percontohan dikantor pemerintah atau dilembaga tertantu. Dengan demikian dapat dilihat secara kasat mata oleh masyarakat ada kegiatan yang mengarah kepada dunia yang lebih baik bagi semua orang. 

Sebagai salah satu negara yang turut serta dalam menandatangani perpanjangan dekade ke dua penyandang cacat, mempunyai tanggung jawab moril untuk menindak lanjuti Kesepakatan tersebut.  Kementerian Sosial bersama-sama Kementerian/Lembaga terkait, organisasi penyandang cacat “for” dan “of”, tokoh-tokoh masyarakat, aktivis dalam pemberdayaan penyandang cacat  serta dunia usaha duduk bersama-sama untuk menyusun kegiatan kongkrit sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Hendaknya kegiatan yang dibuat bukan hanya Lokakarya/Seminar yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi untuk dilaksanakan/ditindak lanjuti, tetapi hendaknya melakukan karya nyata untuk pemberdayaan penyandang cacat.

Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat (2004-2011) Indonesia..

Mengingat Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat Indonesia dilaksanakan sejak  tahun 2004 dan akan berakhir  pada tahun 2013, jangka waktu  pelaksanaan 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun 2011  sudah memasuki tahun ke 8(delapan), namun pencapaian target dalam implementasi RAN belum dapat memenuhi target sebagaimana yang diharapkan. Suatu kenyataan yang sangat menyedihkan, bahwa pelaksanaan RAN Penyandang Cacat di Indonesia seakan akan berada di pundak Kementerian Sosial saja. Didalam RAN Penyandang Cacat  (2004 -2013) Indonesia secara jelas disebutkan melibatkan berbagai Instansi dan lembaga lintas sektoral, di masing masing tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Masing-masing lembaga atau instansi mempunyai tugas dan tanggung  jawab secara jelas. Walaupun sudah secara jelas disebutkan tugas dan tanggung jawab masing-masing Instansi/lembaga, namun belum ada yang   berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.
Perlu kami kemukakan disini materi RAN disusun berdasarkan  tujuh prioritas program dalam  Biwako Millenium Framework, dengan menambah satu aksi yaitu “Hubungan Internasional”. Oleh karena itu RAN Penyandang Cacat Indonesia dapat disebut  “Aksi Biwako Millenium Framework “Plus”. Agar diketahui secara jelas kedelapan  program dalam RAN Penyandang Cacat  Indonesia,  dapat dilihat dalam uraian berikut :

1.    Organisasi swadaya penyandang cacat serta asosiasi keluarga dan orang tua penyandang cacat
2.    Wanita dengan kecacatan
3.    Deteksi dini, intervensi dini dan pendidikan
4.    Pelatihan, dan penempatan kerja termasuk wiraswasta. 
5.    Akses untuk lingkungan yang telah dibangun dan transportasi umum.
6.    Akses informasi dan kamunikasi termasuk tehnologi informasi, komunikasi dan alat bantu.
7.    Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan, perlindungan sosial dan kelangsungan hidup.
8. Hubungan Internasional.

Penambahan point Hubungan Internasional dengan asumsi bahwa Pemberdayaan Penyandang Cacat tidak terbatas di dalam negeri tetapi perlu adanya keterkaitan dengan Luar Negeri. Hubungan tersebut dianggap sangat penting  dengan maksud al. dalam hal peningkatan kualitas  SDM, pertukaran tenaga ahli dan pencarian dana dana internasional.
Kalau melihat delapan point tersebut dalam RAN Penyandang Cacat Indonesia 2004 -2013, ditambah dengan VISI dan MISI dalam RAN, jelas komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia  terhadap upaya peningkatan kesejahteraan penyandang cacat cukup tinggi. Apalagi kalau diteliti lebih mendalam rincian dari tiap-tiap aksi yang ada didalam  RAN secara keseluruhan jelas target dan penanggung jawabnya, tetapi sumber pembiayaan tidak disebutkan secara tegas. 
VISI  dan MISI dalam RAN Penyandang Cacat Indonesia 2004 -2013 swebagai berikut:

VISI: “Kemandirian, Kesetaraan dan Kesejahteraan Penmyuandang Cacat 2013”
Misi :
1.    Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Penyandang Cacat
2.    Implementasi Biwako Millenium Terpadu dan Terintegrasi.

Kalau memperhatikan VISI dan MISI dalam RAN  sangat luar biasa, namun kalau kita melihat hasil review  RAN Penyandang Cacat (2004 -2013) Indonesia. yang dilaksanakan  oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat  pada tanggal 29 Oktober s/d 1 Nopember 2010, dapat diketahui target yang tertuang dalam RAN belum dapat tercapai. Secara umum untuk tingkat nasional kedelapan program yang ada sudah disentuh, namun hasil penangannya masih sangat kecil. Sementara untuk tingkat Provinsi masih banyak Dinas Sosial yang belum memahami tentang RAN Penyandang Cacat (2004 -2013) Indonesia 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka keberhasilan Pelaksanaan RAN untuk mencapai target VISI dan MISI pada tahun 2013 sangat kecil. Kita tidak dapat menghindar dari kenyataan, bagaimana mungkin dicapai sementara Dinas Sosial sebagai bagian yang paling depan dalam Implementasi RAN  Penyandang Cacat tidak mengerti tentang RAN Penyandang Cacat. Mungkinkah Dinas Sosial mengadakan sosialisasi dan advokasi kepada lembaga/Organisasi sosial maupun perusahaan kalau ia sendiri  tidak mengetahui program maupun kegiatan dibidangnya.

Perobahan sistim pemerintahan dari sistim sentralistik menjadi desentralistik mempunyai dampak yang sangat besar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial didaerah. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jelas memuat bahwa permasalahan sosial diwilayahnya menjadi tugas wajib pemerintah daerah. Oleh karena itu penanganan permasalahan sosial  sesuai dengan kebutuhan pemerintah setempat. Demikian juga personil-personil pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan sosial mulai dari staf sampai kepada pembuat kebijakan dibidang kesejahteraan sosial desesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat, tanpa mengindahkan profesionalitas dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kebijakan yang diambil kalau dilihat dari kacamata pekerjaan sosial kelihatannya sangat fatal dimana  penempatan pimpinan maupun staf di Dinas Sosial banyak yang tidak memiliki latar belakang pedidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial. Disadari sepenuhnya, penentuan urusan kegiatan didaerah merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah, namun demikian  Kementerian Sosial mengharapkan agar Program dan kegiatan yang ada didaerah dapat sejalan dengan Program dan kegiatan tingkat Pusat. Khusus untuk RAN Penyandang Cacat (2004 -2013) Indonesia mendapat perhatian serius, karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan komitmen nasional.

D.    Harapan Kedepan.

. Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan golongan serta berada di berbagai pulau  terbentang dari Timur ke Barat dan dari Utara ke Selatan  yaitu dari Merauke ke Sabang dan dari Miangas sampai ke pulau Rote. Walaupun pemerintahan kita desentralistik, namun kita masih berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah tidak dapat bertentangan. Kebijakan dan program di tingkat pusat kiranya dapat diimplementasikan didaerah, sehingga Kementerian yang telah melaksanakan tupoksinya dengan baik, tidak sia-sia tetapi bermanfaat bgi daera.

Dalam rekruitmen dan  pembinaan sumberdaya manusia hendaknya menempatkan orang orang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Personil/ pegawai yang ditempatkan di bidang tehnis,  hendaknya memiliki kualifikasi persyaratan tentang bidangnya. Janganlah penempatan personil berdasarkan “Like and dislike”, tanpa melihat kompetensi yang dimiliki. Kalau pemilihan persoil di bidang tehnis tidak memenuhi kualifikasi yang di tetapkan maka yakin penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Khusus mengenai implementari RAN Penyandang Cacat (2004 -2013) Indonesia, perlu ada perhatian serius dari semua pihak. Dalam kepemerintahan yang  baik (good governance) ada tiga komponen utama yang harus melaksanakan perannya dengan baik yakni pemerintah (government), masyarakat (civil society) dan dunia usaha (company/Private). Tiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Setiap komponen mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, satu sama lain diharapkan saling membantu, saling melengkapi dan saling mendukung. Kalau kita amati dalam “good governance”., tiga komponen tersebut harus sinergis. Namun demikian bagaimana mungkin dapat sinergis kalau diantara lembaga pemerintah dan pemerintah daerah sendiri belum sinergi. Pemerintah dan pemerintah daerah hendaknya dapat menjadi contoh model sinergis yang baik , sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat mengikutinya.  

. Kita mengetahui bahwa tugas pemberdayan penyandang cacat  merupakan tugas yang sangat besar dan sangat berat, memerlukan kemampuan fisik, sosial dan intelektual. Berbagai usaha dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pemberdayaan penyandang cacat namun  belum berjalan secara maksimal.  Sikap negatif terhadap penyandang cacat yang selama ini sudah berakar didalam masyarakat, sangat sulit untuk dihadapi. Persepsi yang keliru yang ada dalam masyarakat tentang kecacatan perlu dihilangkan sehingga kepedulian terhadap kecacatan dapat meningkat. 

Menghadapi kenyataan tersebut maka dalam rangka  mensukseskan pemberdayan penyandang cacat khususnya implementasi  RAN Penyandang Cacat (2004 -2013) Indonesia, diperlukan adanya upaya yang lebih terarah,   terkoordinasi dan terpadu dari   berbagai kegiatan  komponen kepemerintahan yang baik. Disamping itu diperlukan  adanya upaya yang gigih dari organisasi penyandang cacat agar skala prioritas yang telah ditetapkan  dalam rangka pemberdyaan penyandang cacat dapat dicapai. Inilah saatnya organisasi penyandang cacat menyatukan diri dan menyatukan tekad agar suara organisasi penyandang cacat semakin besar dan kuat.

Tulisan ini menjadi renungan bersama dalam rangka HIPENCA 2011. 

Jakarta,  10 Desember 2010
Penulis,



Drs. Robinson W.Saragih, M.Si
Widyaiswara  Kementerian Sosial RI.

 

Last Updated on Friday, 09 March 2012 09:32
 

Website Negara Republik Indonesia
Website Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
Website Departemen Sosial Republik Indonesia
Website Departemen Komunikasi dan Informasi
Website Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
jajak pendapat

Apakah anda setuju tidak memberi uang untuk para peminta-minta?

(1075 votes)

Please wait...

Copyright © 2009-2014. All rights reserved.