Visi Dinas Sosial Aceh "Terwujudnya Masyarakat Aceh yang bermartabat dan berkesejahteraan sosial" Misi "1. Meningkat akses pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial 2. Meningkatkan profesionalisme dalam penyelengaraan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi; pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. 3. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta kemitraan dalam penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial bagi PMKS. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat 5. Membangun dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial"
Seksi data dan informasi
Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
Diposting pada Rabu, 11 Februari 2015

Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional

I. PENGERTIAN

Gelar; Penghargaan Negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan Negara.

Pahlawan Nasional; Adalah gelar yang diberikan kepada warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan Negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.          

Tindak Kepahlawanan;Adalah perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya.           

Nilai Kepahlawanan; Adalah suatu sikap dan prilaku perjuangan yang mempunyai mutu dan jasa pengabdian serta pengorbanan terhadap bangsa dan negara.

Ahli Waris; Adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka yaitu istri/suami yang dinikahi secara sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan anak kandung yang sah.

Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP); TP2GP adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya. TP2GP bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (orang) yang terdiri dari praktisi, akademisi, pakar, sejarawan dan instansi terkait.

Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD); TP2GD adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. TP2GD bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (orang) yang terdiri dari praktisi, akademisi, pakar, sejarawan dan instansi terkait.

 

II. SUMBER HUKUM

UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Undang-undang No. 5 Prps Tahun 1964, tentang Pemberian, Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

PP Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor         20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

III. KRITERIA

UU. No. 20 Tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Pasal 25 dan Pasal 26, untuk memperoleh Gelar :

Syarat Umum :

WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;

Memiliki integritas moral dan keteladanan;

Berjasa terhadap bangsa dan Negara;

Berkelakuan baik;

Setia dan tidak menghianati bangsa dan Negara; dan

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Syarat khusus :

Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;

Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;

Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;

Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;

Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau

melakukan perjuangan yang menpunyai jangkauan luas dan berdampak nasional;

IV. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Usulan Calon Pahlawan Nasional diajukan tertulis secara hirarki dan berjenjang.

Surat usulan Calon Pahlawan Nasional dilengkapi lampiran-lampiran antara lain:

Daftar uraian riwayat hidup dan perjuangan Calon Pahlawan yang bersangkutan yang ditulis secara ilmiah, disusun sistematis, berdasarkan data yang akurat, melalui proses seminar, sarasehan dan diskusi.

Daftar dan bukti Tanda Kehormatan yang pernah diterima/ diperoleh.

Catatan pandangan/pendapat orang dan tokoh masyarakat tentang Pahlawan Nasional yang bersangkutan.

Foto-foto/gambar dokumentasi yang menjadi perjuangan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan.

Telah diabadikan namanya melalui sarana monumental sehingga dikenal masyarakat.

 

V. TATA CARA PENGUSULAN

Setiap orang, Lembaga Negara, Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul pemberian Gelar Calon Pahlawan Nasional (CPN).

Usulan permohonan Gelar dimaksud paling sedikit harus dilengkapi :

Riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi, riwayat perjuangan, jasa serta tugas Negara yang dilakukan calon penerima Gelar.

Surat rekomendasi dari Menteri, pimpinan lembaga Negara, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, Gubernur, dan/atau bupati/walikota ditempat calon penerima dan pengusul gelar.

Permohonan usul pemberian gelar sebagaimana dimaksud diajukan melalui bupati/walikota atau gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social/Instansi Sosial.

Instansi Sosial Provinsi menyerahkan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan tersebut kepada Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk diadakan penelitian dan pengkajian melalui proses seminar, diskusi maupun sarasehan.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengajukan permohonan usul pemberian Gelar kepada presiden melalui Dewan Gelar.

Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar, gubernur dan bupati/walikota dibantu oleh Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GD dinilai memenuhi kriteria, kemudian diajukan kepada Gubernur yang akan merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GD, disampaikan kepada gubernur dan/atau Bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi.

Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar, menteri  yang menyelenggarakan usulan pemerintahan di bidang sosial dibantu oleh TP2GP (Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat).

Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GP, disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi.

Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GP dinilai memenuhi kriteria, kemudian oleh Menteri Sosial RI diajukan kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan guna mendapatkan persetujuan Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional sekaligus Tanda Kehormatan lainnya.

I. PENGERTIAN

Perintis Kemerdekaan; Adalah mereka yang telah berjuang mengantarkan bangsa Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan, diakui dan disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.

 

Janda/Duda Perintis Kemerdekaan; Adalah isteri atau suami yang ditinggal meninggal dunia oleh Perintis Kemerdekaan dan telah disahkan sebagai Janda/Duda Perintis Kemerdekaan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI.

 

II. SUMBER HUKUM

UU No. 5 Prps Tahun 1964 Tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan.

UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Keputusan Menteri Sosial RI No. 12/HUK/1996 tentang Prosedur Pengakuan Penetapan sebagai Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.

Keputusan Menteri Sosial RI No. 53/HUK/1998 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penetapan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.

III. KRITERIA

Mereka menjadi pemimpin pergerakan yang menbangkitkan kesadaran kebangsan/ kemerdekaan.

Mereka yang pernah mendapat hukuman dari Pemerintah Kolonial karena giat dan aktif dalam Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan.

Anggota Angkatan Bersenjata dalam ikatan kesatuan secara teratur yang gugur dan yang mendapat hukuman sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan karena berjuang melawan Pemerintah Kolonial.

Mereka yang terus menerus aktif menentang Pemerintah Kolonial sampai Proklamasi Kemerdekaan Insonesia tanggal 17 Agustus 1945.

IV. PERSYARATAN ADMINISTRASI

PERINTIS KEMERDEKAAN

Warga Negara Indonesia yang berakhlak dan berbudi luhur.

Permohonan diajukan kepada Menteri Sosial RI di atas kertas bermaterai cukup dengan Lampiran:

Mengisi formulir pengajuan sebagai Calon Peritis Kemerdekaan yang   diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.

Riwayat perjuangan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi teman seperjuangan yang telah ditetapkan sebagai Perintis Kemerdekaan dan diketahui oleh Ketua Cabang PPki/ Pemda setempat.

Surat pernyataan kesaksian dibuat diatas kertas bermaterai cukup.

Apabila didaerah tidak ditemukan saksi yang sudah menjadi Perintis Kemerdekaan, maka kesaksian diambil sumpahnya oleh instansi yang berwenang tentang kebenaran perjuangan Calon Perintis Kemerdekaan.

Foto copy surat/akte/keterangan nikah yang dilegalisir oleh KUA/Pengadilan Agama setempat ( Kelurahan/Kecamatan).

Foto copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh Pemda setempat (Kelurahan/Kecamatan).

Surat Keterangan Kelakuan Baik/Bebas G30 S/ PKI dari Kepolisian setempat.

Pas foto berwarna atau hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 10 (sepuluh) buah tanpa tutup kepala dan kacamata.

Surat rekomondasi dari Bupati/ Walikota setempat.

Surat pengantar dan instansi berwenag/ Pemda setempat.

Surat keterangan/tanda bukti yang telah purna bakti/pension bagi PNS/TNI/POLRI dan kartu identitas pension (KARIP) yang telah dilegalisir oleh PT.TASPEN setempat.

JANDA/ DUDA LIMPAHAN PERINTIS KEMERDEKAAN

 

Surat permohonan sebagai Janda/Duda Limpahan Perintis Kemerdekaan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri Sosial RI diatas kertas bermaterai cukup.

 Surat kematian/meninggalnya Perintis Kemerdekaan dari Pemda setempat.

Surat Keputusan Perintis Kemerdekaan asli.

Foto copy/akte/keterangan nikah yang dilegalisir oleh KUA /Pengadilan Agama setempat (Lurah dan Camat).

Surat Pembayaran terakhir dan PT. TASPEN.

Surat kelakuan baik/Bebas G30 S/PKI dan Kepolisian setempat.

Surat Keterangan satu – satunya janda dan tidak kawin lagi dari Pemda setempat (Lurah dan Camat).

Bagi duda, surat keterangan satu – satunya duda dan tidak kawin lagi dari Pemda setempat (Lurah dan Camat).

Pas foto berwarna atau hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 7 buah tanpa tutup kepala dan kacamata.

Surat pengantar dari Instansi Sosial Pemerintah Propinsi setempat.

Apabila Janda/Duda Limpahan Perintis Kemerdekaan telah menikah lagi maka hak tunjangan Janda/Duda Perintis Kemerdekaan dinyatakan gugur.

V. TATA CARA PENGUSULAN

CALON PERINTIS KEMERDEKAAN

Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perintis Kemerdekaan yang ditujukan kepada Menteri Sosial melalui Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan penelitian berkas usulan yang diajukan pemohon, apabila berkas usulan tidak/belum memenuhi persyaratan, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila telah memenuhi persyaratan maka berkas permohonan diteruskan kepada Instansi Sosial/Pemerintah Propinsi setelah memperoleh rekomendasi dan Bupati/Walikota.

 Instansi Sosial/Pemerintah Provinsi mengadakan penelitian berkas usulan yang diusulkan oleh Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila usulan tersebut tidak/belum memenuhi kriteria dan persyaratan maka harus dikembalikan untuk dilengkapi dan apabila telah memenuhi persyaratan dan kriteria maka usulan diteruskan kepada Menteri Sosial c.q Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

 Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mengadakan penelitian administrasi berkas usulan calon Perintis Kemerdekaan.

Apabila berkas usulan tidak/belum lengkap maka kepada pemohon dengan tembusan Instansi Sosial/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melengkapi persyaratan dan apabila telah lengkap maka berkas tesebut diteruskan ke Sidang Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (BP3K2).

Dalam persidangan Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (BP3K2) dapat dihadirkan para saksi atau tokoh Perintis Kemerdekaan yang mengetahui riwayat perjuangannya untuk memperkuat data sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Untuk menetapkan kebenaran data – data Calon Perintis Kemerdekaan, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial dan anggota BP3K2 dapat melakukan pengecekan ke Lapangan.

Keputusan/hasil Sidang BP3K2 tersebut dilaporkan oleh ketua BP3K2 kepada Menteri Sosial. Bagi yang memenuhi syarat dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Pengakuan sebagai Perintis Kemerdekaan. Bagi yang tidak memenuhi syarat ditertibkan surat pemberitahuan penolakan oleh Eselon I kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait.

Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mengirimkan Surat Keputusan Penolakan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada instansi terkait.

Calon Perintis Kemerdekaan yang ditolak diberikan kesempatan 1 (satu) kali naik banding dengan melampirkan :

Surat Pengantar dari Instansi Sosial Provinsi

Melengkapi/memperbaiki riwayat perjuangan dan disaksikan 2 orang teman seperjuangan yang telah ditetapkan sebagai Perintis Kemerdekaan

Rekomendasi Gubernur

Melampirkan foto copy surat penolakan

 

JANDA DAN DUDA PERINTIS

 

Pemohon mengajukan permohonan sebagai janda/duda Perintis Kemerdekaan yang ditunjukan kepada Menteri Sosial

Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan penelitan berkas – berkas pemohonan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Jika persyaratan telah lengkap Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota meneruskan usulan tersebut kepada Instansi Sosial Provinsi.

Jika persyarakat telah lengkap Instansi Sosial Provinsi meneruskan usulan dimaksud kepada Kementerian Sosial c.q Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial disertai surat pengantar.

Jika berkas telah lengkap dan telah memenuhi ketentuan yang ada, Surat Keputusan Janda/Duda limpakan Perintis Kemerdekaan dapat diterbitkan.

Surat Keputusan Janda/Duda limpahan Perintis Kemerdekaan cukup ditanda tangani oleh Pejabat Eselon I yang terkait atas nama Menteri Sosial.

 

 

 

 

 

 


Category: Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional